Hikmah Demo 4 November

Deket-deket Lima November ala V Vendetta nih demo, walaupun beda visi dan beda cerita. Singkat cerita, demo tanggal 4 November 2016, hari Jumat kemarin bertujuan menuntut kasus penistaan agama oleh Ahok, gubernur Jakarta yang dianggap menghina ayat suci Alquran, surat Al Maidah, ketika bertemu masyarakat di Kepulauan Seribu. Video beredar di masyarakat berikut transkripnya dan ujungnya memicu emosi umat Islam.

Menjelang demo juga muncul berbagai isu termasuk curhatan Pak SBY, tapi yah, daripada puyeng ngomongin isu curhat-curhatan, mari bahas apa yang bisa dipelajari dari Demo 4 November ini…

Aparat seharusnya Menangani Kasus ini Sebagai PRIORITAS untuk Dituntaskan

Sebenarnya wejangan Pak SBY agar aparat menyelesaikan kasus Ahok ini ada benarnya (sumber). Sebagian masyarakat Indonesia masih sensitif soal agama dan identitas diri. Sudah banyak kasus laporan penistaan agama sampai buntutnya dipenjara segala. Sejak video Ahok di Kepulauan Seribu ini beredar, mestinya aparat mulai pro-aktif membuat target penyelesaian perkara dalam waktu singkat, misalnya dalam 10 hari status perkara ditentukan – apakah kasus ditutup atau dilanjutkan ke pengadilan. Biaya investigasi perkara secara ekonomi dan moral lebih murah ketimbang menerjunkan puluhan ribu polisi dan militer sebagai pengamanan siaga satu.

Selain video dan transkrip Ahok yang beredar di media sosial, juga terdapat video dan transkrip hasil editan dari seorang akademisi yang ternyata satu almamater dengan salah satu calon gubernur lawan Ahok: Buni Yani. Sudah ada pelaporan secara hukum yang menuduh Buni Yani sebagai penghasut karena video editannya menghilangkan kata kunci yang berdampak Ahok terlihat menghina surat Al Maidah. Tapi laporan hukuman itu ya gak jelas juga ujungnya, yang terakhir saya baca hanya berita divisi Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan investigasi forensik digital atas video editan Buni Yani.

Kasus Penistaan Agama Ahok yang dituntut oleh para pedemo Empat November tidak bisa dilepaskan dari kasus video editan Buni Yani. Kalau Ahok diusut, maka Buni Yani juga harus diusut.

Masih ada Hukum Yang Berpotensi Meningkatkan Konflik Antar Masyarakat Berdemokrasi

Memang saya sebutkan sebelumnya polisi mesti tindak lanjut kasus Ahok karena memang ada landasan hukumnya; UU Penodaan Agama Tahun 1965 dan  pasal 156a KUHP. Bukan berarti saya mendukung hukum ini. Hukum ini berpotensi meningkatkan konflik dalam masyarakat yang telah terbiasa dengan kebebasan berdemokrasi.

Dengan semakin mudahnya arus informasi, semakin banyak warga Indonesia yang makin kritis atas ajaran agama, tapi di satu sisi juga semakin kuat politisasi agama berikut identitasnya. Bentrokan kepentingan individu warga untuk beraktualisasi dalam dunia yang telah me-legal-kan kebebasan berpendapat bisa berseberangan dengan kepentingan politisasi agama yang nilai-nilainya masih konservatif. Penilaian bisa sangat subyektif dan seperti yang terjadi belakangan ini: turut ditunggangi kepentingan dari mereka yang memang anti masyarakat majemuk (aka Bhinneka Tunggal Ika). Ini dampak negatif dari hukum tersebut. Sudah seharusnya hukum ini dicabut karena tidak lagi sesuai dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam demokrasi yang dibarengi kekritisan manusia yang semakin tinggi.

Bayangin, yang bikin pernyataan pengancaman pembunuhan aja masih bisa bebas lepas dalam berdemokrasi di Indonesia..seperti ini misalnya (ancaman di mulai di waktu 03:25):

Sementara berikut ini adalah poster yang menjelaskan tuntutan para pedemo 4 November. Apakah ada penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok? Parah mana pernyataan Ahok sama video di atas?

img-20161103-wa0000

Peranan Masyarakat Kelas Menengah

Sebagai perantau jauh dari tanah air, kalau hanya baca berita online dan media sosial di Indonesia, bisa darah tinggi karena gak merasakan kondisi lapangan sebenarnya. Untungnya teman-teman saya di Jakarta yang rata-rata masuk kategori kelas menengah cukup tenang membahas demo Empat November dalam ruang diskusi online. Kelas menengah ini jumlahnya cukup besar di Indonesia (sumber), dan termasuk masyarakat majemuk. Selama mereka gak terganggu dan tidak tergerak ikutan demo, posisi kekuasaan pemerintahan bisa dijamin aman (aha!).

img-20161103-wa0009Walaupun ada perbedaan opini di beberapa ruang diskusi online saya, tapi mereka gak sampai emosian. Gak ada unsur pemaksaan pendapat gitu (walaupun sama-sama be-te). Inilah proses demokrasi, dari yang narsis, fanatik, rasis, atau pembenci perempuan (misogyny) punya ruang untuk berbicara. Let’s agree to disagree.

For the time being.

Ketimbang memperkeruh suasana, muncul lelucon-lelucon untuk meringankan konflik tingkat tinggi.

(Moga-moga sarkasme dalam lelucon bisa membuka pikiran mereka yang masih kurang peka terhadap kemajemukan). 

Ketimpangan Pembangunan di Jakarta dan kota-kota Satelitnya Turut Berperan

(sumber)
(sumber foto)

Sebagai warga yang lahir dan besar di Jakarta, saya paham tugas seorang gubernur tidak mudah dalam membenahi kota Jakarta. Penggusuran kantong-kantong kemiskinan kota demi membenahi infrastruktur kota sudah menjadi wacana tahunan di Jakarta dari masa ke masa terlepas siapapun gubernurnya. Korban utamanya selalu si miskin kota.

 

Jumlah penduduk miskin di Jakarta sendiri meningkat tahun ini (sumber). Penduduk miskin kerap kali mengalami ketidakadilan dalam masa hidupnya dan tidak dipungkiri hal-hal kecil buntutnya bisa memicu emosi mereka dengan jentikan jari.

Pembenahan kota Jakarta juga gak lepas dari kota dan propinsi yang membentengi Jakarta dalam lingkup Jabodetabek. Saat ini kedewasaan berpolitik, ekonomi dan sosial di Jakarta jauh lebih tinggi dari propinsi lainnya. Timpang. Ini sebenarnya perlu jadi perhatian gubernur Jakarta. Jakarta seharusnya sigap bila pembangunan di kota satelitnya mengarah ke pembangunan yang menghiraukan kemajemukan dalam bermasyarakat ditambah dengan kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi. Bukan apa-apa, si pedemo 4 November ini sebagian besar datang dari luar Jakarta dan kebanyakan berasal dari kota-kota satelitnya Jakarta.

Opini dari seorang sahabat, ‘Pemerintahan bersih, dalam restrukturisasi kota dan anti korupsi tidak cukup di Jakarta tanpa memperhatikan orang miskin.’

-0-0-0-0-

Ada isu kalau demo 4 November ini adalah demo bayaran. Isu seperti ini melupakan permasalahan masyarakat kita yang sudah mengakar puluhan tahun. Mengaburkan permasalahan Indonesia yang mendasar: timpangnya keadilan sosial ekonomi dan sudah berakarnya sentimen anti kelompok tertentu karena perbedaan ras/etnis dan agama sejak masa penjajahan.

Demo bayaran atau bukan, kita tidak bisa menutup mata kalau masih ada ketidakadilan bagi si miskin dan masih ada warga Indonesia yang tidak bisa menghargai kemajemukan dalam bermasyarakat. Konflik akan terus menghantui selama ketimpangan itu masih ada dan pemahaman mendasar makna hak asasi manusia tidak ditanamkan sejak dini dan dalam proses pembangunan itu sendiri.

Semoga menjadi pembelajaran dalam membangun kota-kota di Indonesia.

Advertisements

3 comments

  1. Keren Indah tulisannya. Aku kok susah ya nulis kayak gini. Padahal di kepalaku banyak sekali yang ingin ditumpahkan, rasanya penuh. Pendidikan juga memegang peranan penting, jadi kalau ada informasi nelannya ga setengah2 dan bisa dicerna dengan kepala dingin. Aku sempat berpikir, kenapa ga diadakan diskusi saja, jadi sama2 berpendapat dan mendengarkan dari berbagai pihak. Kemaren beberapa kolega di kantor pada nanya sebenarnya apa yg terjadi karena siangnya mereka setel TV lah kok pas berita demo. Aku jelaskan semampuku, setahuku saja. Ga panjang2, takut salah menjelaskan.

    Like

    • Terimakasih Deny 🙂 udah gak tahan kali ya stlh baca puluhan berita dan status FBnya temen2x..jadi gampang keluar. Tulis aja Den..aku biasanya kalu udah kesenya keluar lgs bikin catatan gitu. Tapi kelarinnya pas otak dan hati udah adem..
      Soal fakta emang itu jd kendala kalau nulis dari luar Indonesia. Mesti cari info dari teman..Aku baca beritanya di media Belanda, jadinya kok Indonesia keliatan konservatif bgt ya? Udah sampai di berita TV juga? Hah..heboh bener tandanya..
      Aku setuju dgn diskusi tapi kyknya di Indonesia atau tepatnya Jakarta/Jawa udah terbelah jadi dua kubu. Mayoritas kelas menengah kbykan di pihak Ahok tapi gema mereka kbykan di seputar media sosial.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s